Tata Cara Menjadi TKI Resmi Untuk KOREA JEPANG Melalui BNP2TKI

Proses Penempatan TKI ke Korea Selatan Program G to G Korea hanya dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak melibatkan pihak lain.(Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, Dr Haposan Saragih M Agr)

Call Center BNP2TKI (24 jam, gratis)
Tenaga Kerja Indonesia dengan nomor telepon “Halo TKI” 0800 1000 merupakan pusat pelayanan pengaduan TKI yang didirikan (BNP2TKI dan diresmikan pendiriannya pada 27 Juni 2011. Call Center TKI ini disebut pula dengan “Call Center BNP2TKI”.
Telepon “Halo TKI”: 0800 1000,
Faksimili: (021) 29244810,
Telepon dari luar negeri: +6221 29244800,
Email: halotki@bnp2tki.go.id ,
Surat-menyurat: Call Center BNP2TKI Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770.


KTKLN Application
Mekanisme Penerbitan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)

KTKLN adalah Kartu indentitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai dokumen pemberangkatan TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja ke luar negeri berbentuk smartcard berbasis chip microprocessor contactless dan dapat dikembangkan sebagai kartu multi fungsi
Baca Selengkapnya disini 

TEMPAT PELAKSANAAN TKI SWASTA

BIAYA &PERSYARATAN RESMI TKI KE KOREA :
...melengkapi pasport dan medical chek up di rumah sakit yang ditunjuk dan Rp 5.455.000, termasuk tiket pesawat Jakarta - Korea, pengurusan visa, preliminary training, asuransi...
INFORMASI PENEMPATAN TKI KE KOREA PROGRAM G TO G
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DIPUTI BIDANG PENEMPATAN
Jl MT Haryono Kav 52 Jakarta Selatan 122840
Telp. 021-79197318, 79197321, Fax. 021-7981205
Po Box. 4451 JKTM 12700, Website www.bnp2tki.go.id
BERAPA BIAYA UNTUK DAPAT BEKERJA KE KOREA
1. Bagaimana cara mendaftar untuk menjadi TKI ke Korea program G to G?
+Mulai tanggal 1 Januari 2007 yang dapat menempatkan TKI bekerja ke Korea hanya dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dengan persyaratan antara lain harus mempunyai kemampuan Bahasa Korea yang dibuktikan dengan Sertifikat Lulus Test kemampuan Bahasa Korea (KLPT), selanjutnya mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan.
2. Berapakah biaya untuk mengambil formulir pendaftaran?
+Untuk mengambil formulir pendaftran TKI Korea program G to G dapat dilakukan di Kantor BP3TKI di daerah yang ditunjuk atau BNP2TKI dengan ketentuan:
1. Menunjukan asli Sertifikat lulus KLPT yang bersangkutan yang masih berlaku;
2. Menunjukan asli kartu identitas diri KTP/SIM yang bersangkutan;
3. Tidak dapat diwakilkan;
4. Tidak dipungut biaya (gratis).
Jadi untuk mengambil formulir tidak dipungut biaya (gratis), atau dapat melalui down load di www.bnp2tki.go.id. dengan password nomor ujian KLPT.
3. Apakah sending data TKI ke Korea harus bayar?
+Untuk dapat disending tentunya harus mengirimkan berkas lamaran yaitu formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap dengan melampirkan persyaratan:
1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Foto Copy Ijasah Pendidikan terakhir;
4. Foto Copy Sertifikat lulus KLPT;
5. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
6. Asli surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari polisi domisili calon TKI;
7. Asli surat keterangan sehat mental dan fisik termasuk batas pAndang dan buta dari Dokter/klinik yang telah ditunjuk;
8. Asli tAnda bukti pendaftaran sebagai pencari kerja dari dinas kab/kota(Kartu AK I);
9. Asli surat Ijin dari:
- Orang tua bagi yang belum keluarga atau
- Wali bagi yang belum berkeluarga namun orangtua sudah meninggal atau
- Suami bagi istri yang akan bekerja ke Korea atau
- Istri bagi suami yang akan bekerja ke Korea.
Surat ijin tersebut harus diketahui lurah/kepala desa domisili calon TKI.
Berkas lamaran dihimpun dalam stopmap warna merah dan dimasukan ke amplop warna coklat dikirim ke PO BOX 4451 JKTM, 12700.
Berkas lamaran yang masuk akan di Validasi dan yang memenuhi syarat dan lengkap pasti di Sending dan tidak bayar (gratis).
Nama-nama calon TKI yang sending dapat dilihat pada website: www.bnp2tki.go.id. data ini BUKAN JAMINAN bahwa yang bersangkutan diterima bekerja di Korea.
Bagi berkas lamaran yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, akan diumumkan di website: www.bnp2tki.go.id untuk dilengkapi kekurangan persyaratanya, dan setelah itu agar pelamar mengirimkan kembali ke PO BOX 4451 JKTM, 12700.
4. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk dapat diterbitkannya Standar Labor Contract (SLC)?
+ Setelah data disending/dikirim ke Korea diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk ditawarkan kepada Penguna/Perusahaan di Korea. Jika nama-nama terpilih oleh Perusahaan, maka akan diterbitkan SLC yang dapat dilihat di wibesite: www.bnp2tki.go.id, tidak dipungut biaya (gratis) selanjutnya perusahaan akan mengurus Calling Visa. jadi jika terpilih oleh Perusahaan adalah merupakan usaha saudara sendiri. Jika dalam 1(satu) tahun nama-nama belum terpilih oleh Perusahaan di Korea, maka secara otomatis nama-nama akan terhapus dan sistem data base, dan calon TKI dinyatakan gugur. Jika calon TKI masih berminat untuk bekerja di Korea, dapat mendaftar kembali dengan mengikuti seluruh proses.
5. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk dapat CCVI (Calling Visa)?
+ Untuk mengetahui terbitnya Calling Visa, Anda tidak perlu membayar biaya apapun, karena Calling Visa (CCVI) telah diurus oleh perusahaan di Korea. Saudara akan dikenakan biaya untuk pengurusan visa di Kedutaan Korea Jakarta dengan biaya sebesar Rp 480.000 (Apply Visa) yang dibayarkan pada saat mengikuti Preliminary Training.
6. Kapan berangkat kerja ke Korea dan berapa biayanya?
+ Saudara akan mendapat surat panggilan dari BNP2TKI yang isinya memberitahukan bahwa saudara harus melengkapi dokumen yang diperlukan untuk berangkat kerja ke Korea dengan melengkapi pasport dan medical chek up pada rumah sakit yang ditunjuk dan saudara diminta untuk mempersiapkan uang sebesar kurang lebih Rp 5.455.000 (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk kepentingan diri sendiri, termasuk membayar tiket pesawat Jakarta - Korea, pengurusan Visa di Kedutaan Korea di Jakarta, preliminary training, asuransi, airport tax.
Jadi untuk bekerja ke Korea di perlukan biaya sebesar Rp 5.455.000 (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) .
7. Siapa yang dapat dihubungi untuk meminta informasi tentang penempatan TKI ke Korea program G to G?
+ Untuk mendapatkan informasi yang jelas agar saudara menghubungi BNP2TKI melalui Jl MT Haryono Kav 52 Gedung Jakarta Selatan 122840 Telp 021-7981205,
Website: www.bnp2tki.go.id
Atau melalui Handphone pelayanan:
081316788320, 081574196526, 081806240545
Untuk keseluruhan proses penempatan TKI ke Korea agar saudara tidak berhubungan dengan Calo, Sponsor, PL, Broker, PT ataupun Lembaga yang menjanjikan dapat memberangkatkan TKI ke Korea, hanya BNP2TKI melalui Program G to G.
BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
DIREKTUR
PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH

SYARAT UNTUK TKI KE JEPANG/JAPAN :
biaya administrasi untuk mengurus paspor Rp 110.000 dan biaya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebesar Rp 1 juta. Selebihnya, fasilitas seperti tiket pesawat terbang, asuransi kesehatan, visa dan tempat tinggal di Jepang, semua ditanggung oleh pemerintah Jepang, termasuk training bahasa Jepang selama 6 bulan dibiayai oleh pemerintah Jepang”.

Direktur Kerjasama Luar Negeri Kawasan Asia Pasifik dan Amerika, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), DR Haposan Saragih, mengatakan bahwa BNP2TKI saat ini sedang membuka lowongan kerja sebagai Nurse (Perawat) dan Careworkers (Pengasuh Jompo) untuk bekerja di berbagai rumah sakit dan panti jompo/institusi di Jepang.

“BNP2TKI saat ini sedang membuka lowongan kerja sebagai Nurse (Perawat) dan Careworkers (Pengasuh Jompo) untuk bekerja di berbagai rumah sakit di Jepang. Hal ini terkait dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala BNP2TKI, Bapak M Jumhur Hidayat dengan Ketua JICKWELS, tentang Penempatan TKI Nurse (Perawat) dan Careworkers (Pengasuh Jompo) Indonesia ke Jepang dalam Kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), di Gedung Depnakertrans, Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah Jepang meminta kepada pemerintah Indonesia 200 orang untuk tenaga kerja Nurse dan 300 orang untuk Careworkers”, ujar Haposan kepada pers, saat ditemui di kantor BNP2TKI, Jakarta, belum lama ini. Dikatakannya, semenjak Senin yang lalu pendaftaran dibuka, tenaga kerja Nurse yang terdaftar di BNP2TKI sebanyak 173 orang dan Careworkers sebanyak 307 orang.

173 Nurse akan disalurkan ke-64 rumah sakit dan 307 Careworkers akan disalurkan ke berbagai panti jompo/institusi di Jepang. Bagi mereka warga Jakarta dan sekitarnya yang berminat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (TKI-LN) Nurse dan Careworkers dapat datang langsung untuk mengetahui informasi selengkapnya ke kantor BNP2TKI, Jalan MT Haryono Kav 52, Jakarta. Tlp/Fax: (021) 7994031. Diharap pelamar membawa lamaran lengkap dan membawa ijazah D3 ataupun S1 Keperawatan.

“Para pelamar hanya dikenakan biaya administrasi untuk mengurus paspor Rp 110.000 dan biaya Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebesar Rp 1 juta. Selebihnya, fasilitas seperti tiket pesawat terbang, asuransi kesehatan, visa dan tempat tinggal di Jepang, semua ditanggung oleh pemerintah Jepang, termasuk training bahasa Jepang selama 6 bulan dibiayai oleh pemerintah Jepang”, jelasnya.

Sumber: Harian Madina, 23 Juni 2008.
Nama dan Alamat BP3TKI dan P4TKI Seluruh Indonesia
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBERANGKATAN
Jl MT Haryono Kav 52 Gedung A Lt 1 JAK-SEL 12770
Telepon: (021) 7981205 Faximili: (021) 7981205
PO BOX 4451 JKTM, Website: http://www bnp2tki go id

BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Banda Aceh: Jl Soekarno Hatta No: 117, Banda Aceh, Telp: 0651-7410355, 636959 Fax: 0651-49186;
Medan: Jl Asrama No: 143 Medan - 20126, Telp: 061-8476659, 8443886 Fax: 061-8463413;
Pekanbaru: Jl Taman Sari Gg Taman Sari I Kel Tangkerang Selatan Pekanbaru - 28282, Telp: 0761-38894, 7079765 Fax: 0761-34479, 3889;
Tanjungpinang: Jl DI Panjaitan Km 9 Ruko II No: 06, Tanjung Pinang – Kepulauan Riau, Telp: 0771-7004553, Fax: 0771-7447250:
Palembang: Jl Dwikora II No: 1220, Palembang, Telp: 0711-359404 Fax: 0711-312062, 365606;
Serang: Jl Ciwaru Raya Komplek Depag No: 2, Serang Banten, Telp: 0254-204970, Fax: 0254-207963;
Jakarta: Jl Pengantin Ali I No: 71 Ciracas Jakarta Timur, Telp: 021-87781840, Fax: 021-87781841;
Bandung: Jl Soekarno Hatta No: 587 Kiara Condong, Bandung, Telp: 022-7336965 Fax: 022-7336965;
Semarang: Jl Kalipepe III/64 Pudak Payung, Semarang Jawa Tengah 50236, Telp: 024-7475033, 76481772 Fax: 024-7477223;
Yogyakarta: Jl Candi Sambisari No: 311 A, Juwangen Purwomartani Kalasan Sleman, Yogyakarta, Telp: 0274-497403 Fax: 0274-497403;
Surabaya: Jl Jagir Wonokromo No: 358, Surabaya 60244, Telp: 031-8415858, Fax: 031-8411445;
Denpasar: Jl Mawar No: 25 Kereneng, Denpasar, Bali, Telp: 0361-242686 Fax: 0361-235560;
Mataram: Jl Adi Sucipto No: 9, Mataram Nusa Tenggara Barat, Telp: 0370-639712 Fax: 0370-639712;
Kupang: Jl Perintis Kemerdekaan I No: 6 Kupang, NTT, Telp: 0380-825355 Fax: 0380-825355;
Makassar: Jl Pacinang Raya No: 104 Makassar Sulawesi Selatan, Telp: 0411-425038, Fax: 0411-425039;
Manado: Jl Toar No: 70 Manado, Sulawesi Utara, Telp: 0431-850695, Fax: 0431-850696;
Pontianak: Jl Uray Bawadi No: 82 B, Pontianak Kalimantan Barat, Telp: 0561-735244 Fax: 0561-741564;
Nunukan: Jl Tien Soeharto No: 49, Nunukan, Kalimantan Timur, Telp: 0556-21018 Fax: 0556-21018;
Banjarbaru: Jl Rosela I No: 16, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Telp: 0511-4781638 Fax: 0511-4781638.

P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI)

Batam: Jalan Industrial Park 2000 No: 1, Batam Centre, Batam, Telp: 0778-3154130, Tanjung Balai Karimun Jalan Teluk Air No: 26, Tanjung Balai Karimun, Telp: 0777-22840
Dumai: Jalan Pauh Jaya No: 4, Kel Jayamukti, Dumai Timur, Telp: 0765-37270, HP: 081378131213
Padang: Jalan Raya Bukit Tinggi Km 21 Ruko Pasar Kasang No: 28, Telp: 0751-482313, HP: 08136588800
Lampung: Jalan MS Batubara No: 137, Teluk Betung, Bandar Lampung, Telp: 0721-485831, HP: 0813733003372
Tangerang: Pos Pelayanan TKI Jalan KH Hasyim Ashari No: 36-A, Kota Tangerang, Telp: 021-55792854, HP: 08159454814
Cilacap: Jalan Brantas No: 74, Cilacap, Telp: 0282-533250
Parepare: Jalan Ahmad Yani Km 7, Parepare, Telp: 0421-25767, HP: 082196465545
 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menurunkan angka pengangguran. Dalam hal ini Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri merupakan program yang dinilai dapat menjadi salah satu jalan keluar yang baik.
Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri masih menemui beberapa kendala terutama tenaga kerja pada pengguna perseorangan. Oleh karena itu pemerintah melalui BNP2TKI berupaya meningkatkan mutu pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), salah satunya adalah dengan meningkatkan prosentase penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum.
Penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui PPTKIS, BUMN/BUMD atau perusahaan swasta dan Perseorangan.
Peran serta masyarakat secara aktif mencari peluang pasar kerja di luar negeri secara mandiri dan Pemerintah memfasilitasi proses pengurusan dokumen penempatannya yang akan dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Penempatan TKI Perseorangan ini.
B. Tujuan
Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Penempatan TKI Perseorangan ini adalah agar dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja secara perseorangan.
C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor: 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Peraturan Presiden RI Nomor: 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Instruksi Presiden RI Nomor: 06 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER 43/KA/SU-OKH/XII tahun 2007 tentang Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Unit Eselon I, II, III dan IV di lingkungan BNP2TKI;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-44/KA/XI/2008 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: SE 03/KA/VIII/2009 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

D. Pengertian
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disebut PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
8. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
9. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
10. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
11. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

BAB II
TATA CARA PENGURUSAN DOKUMEN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA PERSEORANGAN
A. Menjadi TKI Perseorangan

1. Mencari Peluang Pasar Kerja di Luar Negeri Secara MandiriCalon TKI Perseorangan diharuskan mencari peluang pasar kerja di luar negeri secara mandiri dan tidak dibenarkan melalui pihak lain, seperti perusahaan outsourching di dalam dan luar negeri maupun melalui perorangan, sehingga Calon TKI berhubungan langsung dengan pengguna di luar negeri.
2. Pengguna Berbadan Hukum Menjadi KeharusanPengguna di luar negeri haruslah pengguna yang berbadan hukum dan Calon TKI Perseorangan tidak dibenarkan bekerja pada pengguna perseorangan.
3. Mempelajari dan Memahami Perjanjian KerjaSebelum Penandatanganan Perjanjian Kerja, pihak pengguna akan mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja. Perjanjian ini harus dipelajari dan dipahami secara baik sebelum memutuskan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan.
4. Manfaat Menjadi TKI Perseorangan

1. Calon TKI dapat memilih sendiri jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan (kompetensi) yang dimiliki.
2. Biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir dan tidak akan ada pemotongan gaji oleh pihak lain.

B. Prosedur Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perseorangan
1. Di Indonesia

1. Calon TKI aktif mencari informasi peluang pasar kerja di luar negeri melalui media informasi (internet) atau media lainnya.
2. Melapor ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan dan mendaftarkan diri sebagai pencari kerja untuk didata dan mendapatkan kartu kuning (AK 1),
3. Calon TKI perseorangan mengajukan permohonan dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan bukti kompetensi kerja kepada pengguna.
4. Setelah melewati proses seleksi dan persetujuan, pengguna akan mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja.
5. Setelah kedua belah pihak bersepakat, pengguna mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja dan Visa Kerja kepada Calon TKI.
6. Calon TKI mendatangi Perwakilan negara tujuan penempatan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan legalitas pengguna dan Visa Kerja. Selanjutnya dimintakan pengesahan.
7. Calon TKI memasukkan biodata melalui aplikasi KTKLN

1) Cara Mengoperasikan Aplikasi KTKLN

• Komputer harus sudah terhubung ke Internet
• Meng-akses alamat web,http://bnp2tki.go.id
• Pilih menuKTKLN Aplication

Gambar 1. Login Aplikasi

• Maka akan tampil halaman Sistem Aplikasi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.
• Pilih Pendataan TKI Profesio-nal Untuk KTKLN,Klik Link ini.
• CTKI melakukan Pengisian biodata lengkap, selanjutnya klik kirim
• Berikutnya akan muncul kalimat: “Terima kasih Anda sudah terdaftar dan ID TKI. Silahkan catat ID TKI Anda dan menghubungi kantor BP3TKI terdekat di kota Anda dengan menunjukkan dokumen per-syaratan untuk memperoleh KTKLN”.

2) Selanjutnya CTKI mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) setempat dengan melam-pirkan:

1. Paspor yang dibubuhi visa kerja
2. Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI.
3. Bukti Pembayaran Asuransi TKI/ Kartu Peserta Asuransi.

3) Saat pengurusan dokumen penem-patan, petugas pelayanan di BP3TKI akan memberikan pembekalan secara parsial berupa pengarahan terkait penempatan TKI di luar negeri dan keharusan melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
2. Di Negara Tujuan Penempatan
Setibanya di Negara tujuan penempatan, TKI harus melapor ke Perwakilan RI. Laporan ini dimaksudkan agar para TKI diketahui keberadaannya di luar negeri, sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang akan dilakukan oleh Perwakilan RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
PELAPORAN
Pelaporan penempatan TKI perseorangan dilaksanakan oleh Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) sebagai Pelaksana Pelayanan Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan melaporkan jumlah KTKLN yang diterbitkan untuk TKI Perseorangan kepada Deputi Bidang Penempatan c.q. Direktorat Penyiapan dan Pemberangkatan secara berkala.
BAB IV
PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis Penempatan TKI Perseorangan ini dibuat, agar dapat dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan penempatan TKI perseorangan.
SubstansiMekanisme
Jakarta, ............. Oktober 2010
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2
Kepada Yth.
Kepala BP3TKI ................................................................................................................
Hal: Permohonan Penerbitan KTKLN untuk TKI Perseorangan
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	................................................................................................................
Nomor Paspor	:	................................................................................................................
Alamat	:	................................................................................................................

Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri untuk TKI Perseorangan dengan keterangan sebagai berikut:

Negara Tujuan	:	................................................................................................................
Nama Perusahaan	:	................................................................................................................
Alamat Perusahaan	:	................................................................................................................
Jabatan	:	................................................................................................................
Gaji Pokok	:	................................................................................................................
Masa Kontrak Kerja	:	................................................................................................................

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Saya lampirkan berkas-berkas yang diperlukan, berupa:
1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
3. ................................................................................................................
Demikian disampaikan, atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih.
.................., ..............................
Hormat Saya,
..............................
Lampiran 3
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	................................................................................................................
No. Paspor	:	................................................................................................................
Alamat	:	................................................................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri secara perseorangan dan tidak melalui lembaga atau pihak manapun pada pengguna ....................................... yang beralamat di ....................................... pada Jabatan ....................................... di negara .......................................
2. Sesampainya di negara tujuan akan melaporkan diri kepada Perwakilan RI di negara tujuan penempatan.
3. Saya bertanggung jawab sendiri jika terjadi permasalahan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau menyangkut keselamatan diri pribadi.

Demikian pernyataan ini Saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
......................................., .......................................
Yang Menyatakan,
(Materai)
.......................................
Lampiran 4